RENSTRA ITKAB TAHUN 2012 - 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran yang strategis dalam rangka pelaksanaan manajemen modern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan melakukan pengawasan dalam rangka membantu Bupati di bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Landak.

Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu aparat di bidang pengawas intern pemerintah membantu Bupati di bidang pengawasan berperan dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan satuan/unit kerja di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Landak .

Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan bidang pengawasan dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka harus disusun dan ditetapkan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan.

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Inspektorat Kabupaten Landak  tahun 2012 - 2016 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Inspektorat Kabupaten Landak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Pemerintah Kabupaten Landak, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Landak  saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Landak  dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Landak.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar   mampu dan responsif terhadap perkembanganan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak  merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak  2012 – 2016 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, maupun APBD Kabupaten  melalui DPA Inspektorat Kabupaten Landak.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

  1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program  dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.
  2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.
  4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Inspektorat Kabupaten Landak 2012 – 2016 adalah :

  1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat daerah.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak ini adalah :

  1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3904) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3970)
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  17. Peraturan Daerah  Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008  tentang  Penetapan Urusan  Pemerintahan Yang  Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 ).
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2002.
  19. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Landak
  20. Peraturan Daerah  Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008  tentang  Penetapan Urusan  Pemerintahan Yang  Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016;

1.4. Kedudukan Rencana Strategis Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4.1. Kedudukan Rencana Strategis Inspektorat dalam RPJMD

Kedudukan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 adalah bahwa Rencana Strategis Inspektorat merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Indikasi Rencana Program lima tahunan ke depan.

 

1.4.2. Kedudukan Rencana Strategis Inspektorat dalam Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja SKPD) merupakan bagian dari pencapaian Rencana Strategis SKPD dalam jangka waktu tahunan yang kemudian disusun menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Bab IV pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana Strategis SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, serta pembiayaan program dan kegiatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2012–2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya rencana strategis Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2012–2016. Kedudukan Renstra dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu disebutkan pula landasan hukum yang digunakan dan sistematika penulisan dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) beserta struktur organisasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Bab ini dijelaskan pula kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini. Kinerja Inspektorat beberapa tahun terakhir juga dibahas dalam bab ini beserta tantangan dan peluang pengembangan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak beberapa tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak. Selain itu dijabarkan pula hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Rencana Strategis instansi yang terkait, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan identifikasi dan telaahan tersebut, ditentukanlah isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT 2012-2016

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Inspektorat beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Selanjutnya Visi dan Misi dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran, sehingga dapat dijadikan panduan dalam mencapai Visi dan Misi tersebut. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, maka disusunlah Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Landak beberapa tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Landak lima tahun ke depan berdasarkan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, yang secara tidak langsung untuk mencapai Visi dan Misi. Selain itu dalam Bab ini juga akan disajikan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai setiap tahunnya selama lima tahun, beserta pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Landak yang secara jelas menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kembali arti penting Rencana Strategis Inspektorat dan harapan akan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK

 

Gambaran Inspektorat Kabupaten Landak menyangkut tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi, kinerja, serta tantangan dan peluang yang dimilikinya. Gambaran ini mau memperlihatkan secara umum Inspektorat Kabupaten Landak saat ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Landak

Sebagaimana dimaksud dalam Bab II  Pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Landak, Inspektorat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan urusan tugas pembantuan serta tugas lainnya di bidang pengawasan.

Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

  1. Inspektorat Kabupaten Landak merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.

(2)   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat  Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perencanaan program pengawasan;
  2. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  4. pengelolaan administrasi umum, kepegaaian, keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat;dan
  5. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 Struktur  Organisasi Inspektorat Kabupaten Landak terdiri dari:

  1. Kepala Inspektorat (Inspektur);
  2. Sekretaris;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 sebagai berikut:

A. Kepala Inspektorat ( Inspektur ) mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan
  2. Penetapan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan
  3. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pengendalian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  5. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
  6. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok di Bidang Pengawasan.
  7. Penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok di Bidang Pengawasan.
  8. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

Kepala Inspektorat / Inspektur membawahi :

  1. Sekretariat
  2. Inspektur Pembantu Wilayah I
  3. Inspektur Pembantu Wilayah II
  4. Inspektur Pembantu Wilayah III
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

B.  Sekretariat (Sekretaris) mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
  2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
  3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
  4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
  5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.    

Sekretaris membawahi :

  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

C.  Kasubbag Perencanaan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Perencanaan.
  2. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi.
  3. Penyusunan anggaran Inspektorat.
  4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

D. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
  3. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan.
  4. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.
  5. Penyusunan statistik hasil pengawasan.
  6. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

E.  Kasubbag Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  2. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
  3. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.
  4. Pengelolaan urusan kepegawaian.
  5. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
  6. Pengelolaan urusan keuangan.
  7. Pembinaan staf.

F.  Inspektur Pembantu wilayah mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Aparatur
  2. Pengusulan program pengawasan di wilayah
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
  5. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

G.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan.
  3. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai Bidang Pembangunan.
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai Bidang Pembangunan.
  5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai Bidang Pembangunan.
  6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai Bidang Pembangunan.
  7. Pembinaan staf.

H.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan.
  3. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Bidang Pemerintahan.
  4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Bidang Pemerintahan.
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai Bidang Pemerintahan.
  6. Pembinaan staf.

I.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemasyarakatan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemasyarakatan.
  3. Pengusulan program pengawasan di Wilayah kerja Bidang Kemasyarakatan.
  4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai Bidang Kemasyarakatan.
  6. Pembinaan staf.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Landak sebagaimana pada Lampiran I.

2.2. Kondisi Sumberdaya Inspektorat Kabupaten Landak

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Saat ini jumlah staf (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Landak sebanyak 14  staf, yang dirinci menurut status kepegawaian sebagai berikut 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada di Inspektorat 93,33% atau 14 orang sudah berstatus PNS. Hanya 6,6% atau 1 orang saja berstatus pegawai honorer. Total jumlah pegawai sebanyak 15 orang. Adapun persebaran pegawai sebagian besar berada di Bidang Sekretariat berjumlah 15 orang, wilayah 1 berjumlah 2 orang, wilayahn 2 berjumlah 2 orang dan wilayah 3 berjumlah 2 orang.

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2012

Gambaran tentang pendidikan pegawai di lingkungan Inspektorat seperti yang terdapat pada tabel diatas memperlihatkan bahwa jenjang pendidikan                   S1  merupakan pendidikan terbanyak yaitu 6 pegawai atau 42,85 persen, yang kemudian diikuti berpendidikan SMA sebanyak 4 orang atau 28,57 persen, Diploma tidak ada atau 0,00 persen dan berpendidikan S2  sebanyak 1 orang atau 7,14 persen.

Kesadaran dan upaya pegawai serta komitmen organisasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimilikinya merupakan modal 

bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja. Hal ini sejalan dengan globalisasi yang sangat menuntut produktivitas dan daya saing yang tinggi sehingga dapat menunjang kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan.

Adapun harapan yang belum dicapai Inspektorat dalam hal sumber daya manusia adalah memiliki tenaga fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  yang berguna untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak.

Adapun perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Landak untuk menunjang fungsi lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Daftar Inventaris dan Perlengkapan Inspektorat Kabupaten Landak

  1. Ruang Inspektur :
  2. Ruang Sekretaris
  3. Ruang Inspektur Pembantu Wilayah I
  4. Ruang Inspektur Pembantu Wilayah II
  5. Ruang Inspektur Pembantu Wilayah III
  6. Ruang TU Inspektur
  7. Ruang Bendahara

2.3. Kinerja Inspektorat Kabupaten Landak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 kewenangan yang diberikan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas di Kabupaten Landak.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak tahun 2007-2011, kinerja pelayanan Inspektorat selama lima tahun terakhir telah dituangkan kedalam program dan kegiatan yang diantaranya adalah:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur.
  3. Program peningkatan disiplin aparatur.
  4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
  5. Program peningkatan capaian Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
  7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

    

Melalui program dan kegiatan tersebut, pada umumnya kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, meliputi :

  1. Peningkatan jumlah kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor.
  2. Tingkat daftar temuan yang semakin sedikit pada obyek pemeriksaan.
  3. Peningkatan penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan baik pengawasan internal maupun eksternal.

Selanjutnya, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Jangka Menengah (Renja), Laporan Kinerja (LAKIP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain dilihat dari output yang dihasilkan, kinerja Inspektorat juga dapat dilihat dari realisasi anggaran selama tahun 2007 sampai dengan 2011. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat dari tahun 2007 sampai dengan 2011 jika dirata-ratakan tiap tahunnya Inspektorat berhasil sebesar 95,13 persen dari total alokasi  yang direncanakan. Realisasi penyerapan anggaran terbesar adalah ditahun 2007 yaitu sebesar Rp3.251.826.881,00 dari total alokasi yang sudah dianggarkan sebesar Rp3.354.072.994,00. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja yang dimiliki oleh Inspektorat sudah baik. Adapun realisasi realisasi anggaran dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Kabupaten Landak

Tahun 2007 s/d 2011

 

Sumber Data : Inspektorat Tahun 2012

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat Kabupaten Landak

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan visi “Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing” lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Landak melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, penataan pembangunan disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program  2012-2016, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah :

  1. Penegakan hukum belum optimal.
  2. Tuntutan akan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
  3. Inkonsistensi pelaksanaan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT).
  4. Kebebasan pers dan issu transparansi.

Di samping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Inspektorat juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi ke depan, antara lain yaitu:

  1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung.
  2. Kesempatan mengikuti diklat fungsional.
  3. Peranan media massa, LSM dan masyarakat untuk mengawasi pemerintah.
  4. Nuansa otonomi daerah.
  5. Adanya tim koordinasi pengawasan.

Beberapa peluang di atas merupakan modal utama Inspektorat Kabupaten Landak untuk melaksanakan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak. Kemampuan Inspektorat untuk mengelola peluang yang ada sangat diharapkan. Dengan mampu mengelola peluang yang ada Inspektorat Kabupaten Landak  akan terus eksis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Landak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Landak

Inspektorat Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2008 adalah lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan bidang pengawasan. Inspektorat  Kabupaten Landak berada pada posisi yang sangat strategis karena bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan guna tercapainya masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing, serta meningkatkan kualitas pengawasan yang profesional di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawatan desa dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat (social control) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

          Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menunjukan prestasi tertentu. Sebaliknya pemerintah memberikan sanksi kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

            Dengan identifikasi permasalahan tersebut di atas maka isu aktual yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut “Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Landak”.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Landak yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Inspektorat Kabupaten Landak. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak periode 2012-2016 dalam masa kepemimpinanya adalah “Masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing”.

Cerdas adalah kemampuan olah pikir, olah batin, olah raga dan olah rasa masyarakat Kabupaten Landak,  sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki sikap takut akan Tuhan (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), sehat, dan sejahtera serta berkebudayaan. Dengan kecerdasan ini masyarakat Kabupaten Landak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerahnya. 

Berdaya Saing  adalah keunggulan (advantages) sumber daya manusia Kabupaten Landak dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Landak sebagai berikut:

(1)    Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(2)    Mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral.

(3)    Mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutkan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

(4)    Mewujudkan pembangunan prasarana wilayah.

(5)    Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahahan budaya.

(6)    Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih operasional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2012-2016.

Program-program prioritas merupakan Program Dedicated yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Adapun program unggulan antara lain: Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian Misi dan dilaksanakan oleh SKPD, lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, program-program prioritas akan didampingi oleh program-program yang merupakan penjabaran dari keenam misi di atas. Inspektorat Kabupaten Landak dalam hal ini melaksanakan program yang termasuk dalam Misi Pertama  yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawas yang handal”, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun program-program yang terkait beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

  1. Program peningkatan disiplin aparatur.
  2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
  3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
  5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Kabupaten Landak dalam pelaksanaannya akan lebih menitikberatkan pada usah-usaha peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan. Kedua usaha ini penting dilakukan guna menciptakan Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing. Tentunya dalam program kerjanya Inspektorat akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, program-program yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat  telah secara jelas tercantum dalam RPJMD Kabupaten Landak 2012-2016. Oleh karena itu, Inspektorat dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Inspektorat dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Inspektorat dalam mewujudkan Misi sekaligus Visi Bupati Kabupaten Landak, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi ini disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.

Oleh karena itu dalam menyusun rencana strategis, Inspektorat hendaknya tidak hanya merujuk pada RPJMD Kabupaten Landak saja, namun perlu juga disinkronkan dengan dokumen perencanaan lembaga terkait yang diantaranya adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013 adalah Terwujudnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat  adalah sebagai berikut :

1.    Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang handal dibidangnya.

2.    Meningkatnya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

3.    Meningkatnya Kualitas Pengawasan yang profesional dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Saat ini harus diakui bahwasannya peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Landak, dan masih akan menjadi perhatian dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya manausia dalam pembangunan di Kabupaten Landak tentu akan menyebabkan meningkatkan kecerdasan, kemajuan dan daya saing masyarakat Kabupaten Landak dalam menghadapi tantangan global.

Sangat disadari untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maju, dan berdaya saing tidak hanya dituntut dari Inspektorat, tetapi juga peran keterlibatan obyek pemeriksaan pada SKPD di Kabupaten Landak dan seluruh elemen masyarakat.

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarannya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threats) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi – atau uniorganisasi – dengan memperhatikan situasi dan kondisi  lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya.

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal (Analisis Lingkungan Internal) yang meliputi kekuatan (strength) serta kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal) yang meliputi peluang (opportunity) serta ancaman (threat) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya controllable. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.                                                                         

Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten  Landak memiliki setidaknya 5 (lima) kekuatan penting seperti dana tersedia dalam menjalankan program kerja, Inspektorat memiliki SOPD dan tupoksi sebagai landasan, adanya Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT).

 Hasil identifikasi terhadap kelemahan diperoleh 5 (lima) kelemahan yang mempengaruhi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain jumlah personil belum cukup memadai, kulaitas SDM belum memadai dan terbatasnya sarana penunjang.

3.5.5.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) Inspektorat Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Inspektorat Kabupaten Landak mendapatkan peluang, sekaligus ancaman. Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Inspektorat Kabupaten Landak. Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Landak memiliki setidaknya 5 (lima) peluang penting seperti peraturan perundang-undangan yang mendukung, kesempatan mengikuti diklat fungsional, adanya tim kordinasi pengawasan. Peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan  Inspektorat Kabupaten Landak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tugas dan fungsinya.

Selain itu dari hasil identifikasi terhadap ancaman paling tidak ditemukan 5 (lima) ancaman yang ditemukan seperti. Ancaman-ancaman ini sangat penting diantisipasi guna pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak.

Gambar 3.2

Matriks TOWS dengan Pendekatan IFAS dan EFAS

3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Landak saat ini, yaitu:

  1. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas staf untuk melaksanakan tupoksi.
  2. Kompetensi staf yang belum sesuai dengan tupoksi.
  3. Terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang (wilayah) yang sudah diprogramkan.
  4. Sarana prasarana pengawasan belum memadai.
  5. Terbatasnya tenaga aparatur pengawas dari segi kualitas dan kuantitas.

Dari hasil diskusi fokus group diidentifikasi 5 (lima) isu dan permasalahan strategis yang ditemukan. Kelima isu dan permasalah strategis ini sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Landak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5.3.Analisa terhadap Isu dan Permasalahan Strategis  

Dari kelima isu dan permasalah strategis yang telah diidentifikasi dilakukan pembobotan dengan terlebih dahulu menentukan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang dianggap paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

Dari kelima isu strategis dilakukan penilaian skala kriteria yang paling berpengaruh yang terlihat dari total skornya. Adapun nilai skala kriteria dari isu-isu strategis yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Dari kelima isu strategis terlihat ada 5 (lima) isu strategis yang sangat signifikan terhadap kinerja Inspektorat seperti belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas staf untuk melaksanakan tupoksi,  sarana prasarana pengawasan belum memadai sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal baik kualitas maupun kuantitasnya.

Total skor mencapai 100 pada isu-isu strategis setelah melihat pembobotan berdasarkan kriteria seperti pada Tabel 3.4. di atas membutuhkan antisipasi dari Inspektorat Kabupaten Landak. Hal ini sebagaimana kita ketahui  bahwa isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari total skor isu-isu strategis dilakukan penghitungan rata-rata skor seperti tabel berikut :

Tabel 3.5.

Rata-Rata Skor/Bobot Isu-Isu Strategis

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah responden. Dari rata-rata skor/bobot sebagaimana Tabel 3.5. terlihat bahwa ada 1 (satu) isu strategis yang mencapai rata-rata 16,66 persen sebagai nilai rata-rata  tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi ini menunjukan bahwa isu-isu strategis tersebut sangat urgen dan perlu segera diantisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak pada tahun 2012-2016 mendatang

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012-2016

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Landak yang menjabarkan potret permasalahan dalam perencanaan pembangunan serta proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2002–2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Inspektur pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan Inspektorat Kabupaten Landak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi, baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, maka dijabarkan dalam misi-misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini  dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2006-2011, adalah sebagai berikut :

 

  1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Inspektorat Kabupaten Landak harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Landak secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Visi Inspektorat Kabupaten Landak  telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut:

1.      Etos kerja.

2.      Kerjasama tim (team work).

3.      Perbaikan di semua lini secara berkesinambungan.

Dari ketiga nilai di atas, maka perumusan Visi Inspektorat Kabupaten Landak adalah adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS YANG BERKARAKTER, CERDAS, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”.

Adapun makna dalam visi tersebut mengandung beberapa komponen pokok, yaitu :

1. Berkarakter

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak tidak mengesampingkan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal seperti adat-istiadat, tata krama dan tradisi menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak.Bermoral

Menanamkan integritas yang baik kepada aparatur pengawas yang  berlandaskan nilai-nilai budaya, agama dan nilai universal lain. Dengan bermoral dan memiliki integritas diharapkan para aparatur pengawas dalam pelaksanaan tugasnya dapat sesuai aturan yang berlaku.

 2. Maju

Hasil dari proses pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3. Berdaya Saing

Keunggulan (advantages) sumber daya manusia khususnya aparatur pengawas di Kabupaten Landak dalam bidang pengawasan. Dengan keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

Pernyataan visi di atas mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan visi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Inspektorat Kabupaten Landak untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

            Berkaitan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Landak   menetapkan Misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang handal.
  2. Meningkatkan Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun Pemeriksaan Eksternal (BPK RI).
  3. Meningkatkan koordinasi pengawasan baik internal maupun eksternal
  4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas.
  5. Meningkatkan kepatuhan/ketaatan obyek pemeriksaan pada peraturan perundang-undangan.
  6. Meningkatkan penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Gambar 4.1.

Proses Formulasi  Aplikasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Landak

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu  1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari  visi dan misi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Landak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka, diharapkan tujuan strategis terkait juga akan tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana Lampiran II Tabel 4.1.

  1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Landak

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi diwaktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Landak adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian dari Bab I, II dan III di atas, dapat dirumuskan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Landak dalam mencapai Visi dan Misi yang telah dibangun. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Landak untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1.    Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan kebijakan dan program  sebagai berikut :

Sasaran 2.    Meningkatkan fasilitas pendukung kelancaran tugas pengawasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan kebijakan dan program-program  sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Kebijakan dan Program Mewujudkan Sasaran 2.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun kedepan, maka Inspektorat Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2012 -2016, Inspektorat Kabupaten Landak memiliki 8 program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis.Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokkan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Landak untuk lima tahun ke depan dapat dilihat dalam Lampiran III Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi RPJMD.

Inspektorat adalah salah satu SKPD di Kabupaten Landak, yang bersama SKPD lainnya akan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Landak, yaitu “Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing”. Kontribusi setiap SKPD tersebut tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Inspektorat adalah salah satu SKPD di Kabupaten Landak  yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat memiliki peran untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Landak  dengan mewujudkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja utama Inspektorat adalah indikator kinerja Inspektorat yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara Inspektorat dengan Kepala Daerah atau Bupati Landak.

Adapun indikator kinerja utama Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Landak beserta target capainnya untuk lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Lampiran IV Tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Inspektorat Kabupaten Landak memiliki tugas utama yaitu menyelenggarakan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak dan  membutuhkan sebuah rencana strategis yang baik.

Dalam upayanya menyusun Rencana strategis (Renstra) ini,  Inspektorat Kabupaten Landak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016. RPJMD menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Landak visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing dapat terwujud.

Renstra merupakan perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Inspektorat Kabupaten Landak serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap.

Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program, ini terkandung maksud agar lebih fleksibel dalam penjabarannya sehingga ada keluwesan bagi Inspektorat untuk menyusun program dan kegiatannya sesuai skala prioritas pembangunan yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat diaplikasikan.