PIAGAM PENGHARGAN ATAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot melalui Plt. Sekda Landak Asuardi Daris memberikan Piagam Penghargaan kepada SKPD dan Desa berprestasi yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2014-2015 diaula kantor bupati Landak Selasa (30/8) Penyerahan Piagam Penghargaan tersebut dihadiri oleh staf ahli bupati Landak, asisten setda, kepala bagian setda, SKPD, camat se-kabupaten Landak serta seluruh kepala Desa se-kabupaten Landak dan Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kalimantan Barat, Amran Sahri Harahap. Menurut Plt. Setda Landak, Asuardi Daris menjelaskan, adapun SKPD yang mendapatkan reward adalah Dinas Pertanian Landak, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak. "Ketiga SKPD ini terbaik untuk tahun 2014," kata Asuardi Daris. Sedangkan yang terbaik tahun 2015 yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Landak, Sekretariat Dewan Korpri Landak, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Landak, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Landak dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Landak. Untuk tingkat desa yaitu; Desa Bangkawi Kecamatan Menjalin Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor, Desa Mentonyek Kecamatan Mempawah Hulu, dan Desa Ambarang Kecamatan Ngabang. "Dari 156 desa se Landak dipilih hanya 4 desa yang terbaik," ujar mantan sekwan DPRD Landak ini. Asuardi Daris menjelaskan, ini adalah kegiatan Pemuktakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sosialisasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia," jelasnya. Inspektur kabupaten Landak, Asep Yusuf mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakannnya kegiatan tersebut adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP serta Indonesia kepada entitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Selain itu untuk memberikan informasi tentang pemuktakhiran data tindak lanjut, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tentang pelaksanaan tindak lanjut APIP harus segera dilaksanakan," kata Asep. Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kalimantan Barat, Amran Sahri Harahap mengatakan standar audit yang dinyatakan merupakan norma atau persyaratan dan wajib diketahui oleh team audit, bukan hanya auditor saja, jelasnya. Dokumen tertulis yang memuat kriteria, metode, proses dan praktek yang seragam. Kalau untuk satu keis yang dilakukan pengawasan aparat internal kesimpulannya harus sama.(Stn)