LAKIP 2015

PNS INSPEKTORAT

KATA PENGANTAR

            Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat  Kabupaten Landak ini dapat diselesaikan.

            Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini selain merupakan suatu kewajiban sebagaimana tersurat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Badan/Dinas/Kantor untuk menyampaikan LAKIP, juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Kinerja Inspektorat  Kabupaten Landak selama 1 (satu) Tahun Anggaran, sehingga dapat digambarkan sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Inspektorat  Kabupaten Landak untuk penyempurnaan serta perbaikan dimasa yang akan datang.

            Kami menyadari bahwa didalam penyusunan LAKIP Inspektorat  Kabupaten Landak Tahun 2015 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk memperbaiki laporan ini dan untuk kesempurnaan laporan-laporan berikutnya.

            Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang  telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan LAKIP Inspektorat  Kabupaten Landak Tahun 2015 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Ngabang,           Pebruari 2016

 

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,

 

ASEP YUSUF, S.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19610328 198903 1 003

 

        Ringkasan Eksekutif

Dalam mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa , maka setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya wajib memperhatikan prinsip-prinsip Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 melaporkan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja yang merupakan jabaran dari Rencana Strategis Tahun 2012 – 2016 Inspektorat  Kabupaten Landak dan sesuai dengan RKA dan DPA Inspektorat Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015.

Capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa Inspektorat  Kabupaten Landak telah berhasil memenuhi 6 (enam) sasaran strategis dimana capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran Pertama Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan dapat terpenuhi dengan predikat Sangat Berhasil dengan capaian sebesar 91,84 %; Sasaran Kedua Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal maupun eksternal (BPK RI) dapat terpenuhi dengan predikat Berhasil dengan capaian sebesar 79, 40 %; Sasaran Ketiga Melaksanakan pengawasan sesuai Rapat Koordinasi Pengawasan dan kewenangan masing-masing APIP dan Pemeriksa Eksternal (BPK RI) dapat terpenuhi dengan predikat Sangat Berhasil dengan capaian sebesar 90,99 %; Sasaran Keempat Penggunaan sarana dan prasarana pengawasan dapat terpenuhi dengan predikat Berhasil dengan capaian sebesar 78,38 %; Sasaran Kelima Menyajikan Laporan kegiatan pengawasan  dapat terpenuhi dengan predikat Berhasil dengan capaian sebesar  74,45 %; Sasaran Keenam Menyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dapat terpenuhi dengan predikat Berhasil dengan capaian sebesar 82,85 %.

Keberhasilan kinerja sasaran strategis program pendukung dalam LAKIP ini masih didasarkan pada aspek formal, sedangkan aspek materiil belum dapat dilaporkan mengingat data kinerja yang tersedia belum memungkinkan untuk melaporkan adanya outcomes secara lengkap.   

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Landak ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Inspektorat  Kabupaten Landak pada tahun berikutnya sehingga dapat memperlancar tugas-tugas dibidang Pengawasan di Kabupaten Landak.

Ngabang,           Pebruari 2016

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,

 

ASEP YUSUF, S.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19610328 198903 1 003

                                     DAFTAR  ISI

 

 

 

 

 

Halaman

KATA PENGANTAR   .............................................................................i

 

RINGKASAN EKSEKUTIF  ....................................................................ii

 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................iv

 

 

B A B       I

 

:

 

PENDAHULUAN ...............................................................1

 

 

 

 

  1. Gambaran Umum ................................................1
  2. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2015 ...............9
  3. Sistematika LAKIP .............................................1

 

 

 

B A B      II

:

PERENCANAAN STRATEGIS .................................................12

 

 

 

A.  Rencana Strategis Tahun  2012-2016 ................................12

 

 

 

B.  Penetapan Kinerja Tahun 2015..........................................18

 

 

 

 

 

 

B A B     III

:

AKUNTABILITAS KINERJA  ...................................................22

 

 

 

A.  Capaian Indikator Kinerja Utama .....................................22

 

 

 

B.  Evaluasi dan Analisis Pencapaian IKU .............................26

 

 

 

C.  Akuntabilitas Keuangan ...................................................38

 

 

 

 

 

 

B A B     IV

:

PENUTUP   ................................................................42

  1.  Kesimpulan ......................................................42
  2.  Hambatan dan Upaya yang ditempuh ...............44

 

 

 

 

 

Lampiran

:

Data Pegawai Inspektorat Kab. Landak .....................................i

 

 

 

Data Umum  ............................................................................ii

 

 

 

Pengukuran Pencapaian Kinerja ............................................iii

 

 

 

Pengukuran Kinerja ................................................................ix

 

 

 

Indeks Kepuasan Pegawai  ......................................................x

 

1. PENDAHULUAN

A. 

Gambaran Umum

 

 

Terselenggaranya good governance dan clean government merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah, disamping itu juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga merupakan media untuk mengetahui apakah dana pemerintah sudah dikelola secara tepat, apakah program dan kegiatan dapat mencapai tujuan sesuai otorisasi dari dana yang diberikan.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun guna menindaklanjuti dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pada akhir tahun anggaran setiap instansi diwajibkan menyusun Lakip sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, khususnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

Melalui kebijakan ini, kepala instansi diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat Perencanaan Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam bentuk perhitungan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) berikut penilaian kinerja serta pertanggungjawaban akhir masa jabatan berdasarkan tolak ukur Renstra.

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 29 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 Tugas Pokok, fungsi, struktur organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak merupakan unsur pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

  • Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Landak merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

 

  • Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Landak mempunyai  fungsi sebagai berikut:

  1. Perencanaan program pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  4. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Inspektorat; dan
  5. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

 

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2014, terdiri dari :

  1. Inspektur;
  2. Sekretariat;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Fungsinya  dari Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Landak sebagai berikut : 

  1. Inspektur.

Inspektur adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Pengawasan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Pengawasan

  1. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Landak.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :

  1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

  1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan analisis informasi dan mengolahnya sehingga menjadi sumber data dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

  1. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pelayanan teknis, administrasi barang, administrasi rumah tangga dan protokoler, administrasi keuangan, penataan organisasi dan tatalaksana dan administrasi kepegawaian.

  1. Inspektur Pembantu Wilayah.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

 

Untuk uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Landak terdapat pada Peraturan Bupati Landak Nomor 29 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak.

 

  • Sumber Daya Manusia.

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta eselonering pada Inspektorat Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

 

Tabel. 1

Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Landak

Tahun 2015

 

No

Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Personil

Pangkat/

Golongan

Jumlah Personil

Eselon/

Jabatan

Jumlah Personil

1.

S2

4

Pembina Utama Muda

(IV/c)

1

Esselon II/a

1

2.

S1

13

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Esselon III/a

3

3.

Diploma

-

Pembina  

(IV/a)

2

Esselon IV/a

3

4.

SLTA

3

Penata Tk. I (III/d)

-

Fungs. Umum

7

5.

SLTP

-

Penata

(III/c)

5

Fungs. Auditor

4

6.

SD

-

Penata Muda Tk. I (III/b)

6

Fungs. P2UPD

2

7.

 

 

Penata Muda (III/a)

-

 

 

8.

 

 

Pengatur Tk. I (II/d)

-

 

 

9.

 

 

Pengatur

(II/c)

2

 

 

10.

 

 

Pengatur Muda Tk. I

(II/b)

1

 

 

11.

 

 

Pengatur Muda (II/a)

-

 

 

12.

 

 

juru

-

 

 

 

Jumlah

20

 

20

 

20

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Landak

 

  • Alokasi Anggaran

Adapun jumlah alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Landak tahun anggaran 2015 yang didanai dari APBD adalah sebagai berikut :

 

Tabel. 2

Alokasi Anggaran, Program dan Kegiatan Dana APBD

Inspektorat kabupaten landak

Tahun Anggaran 2015

 

No.

Uraian

Alokasi Anggaran (Rp)

I.

Inspektorat Kabupaten Landak

4.124.954.952,00

 

 

 

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

457.143.500,00

1

Penyediaan jasa surat menyurat

4.500.000,00

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.000.000,00

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3.900.000,00

10

Penyediaan alat tulis kantor

20.211.000,00

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.202.500,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17.880.000,00

17

Penyediaan makanan dan minuman

12.355.000,00

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

251.720.000,00

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

64.640.000,00

21

Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan

63.735.000,00

 

 

 

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

219.258.000,00

11

Pengadaan Komputer

7.000.000,00

23

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

110.340.000,00

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

99.318.000,00

30

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

2.600.000,00

 

 

 

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

368.423.000,00

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

280.874.000,00

2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

31.305.000,00

3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

56.244.000,00

 

 

 

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72.620.000,00

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisais kinerja SKPD

72.620.000,00

 

 

 

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2.314.032.452,00

1

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.269.471.000,00

2

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

55.330.000,00

4

Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya

185.190.000,00

6

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

430.221.000,00

7

Koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif

85.096.000,00

8

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

81.375.952,00

10

Pelaksanaan Satga SPIP

21.861.000,00

11

Penyelesaian kerugian daerah

22.469.000,00

13

Evaluasi LAKIP SKPD

5.845.000,00

14

Reviu LKPD

6.470.000,00

15

Sosialisasi/Bimtek Penyusunan SPIP SKPD

68.157.500,00

17

Reviu atas LAKIP Pemerintah Daerah

26.955.000,00

18

Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan

31.786.000,00

19

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

23.805.000,00

 

 

 

21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

223.182.000,00

1

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

22.764.000,00

2

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

144.792.000,00

3

Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas ke luar daerah

55.626.000,00

 

 

 

40

Program Reformasi Birokrasi

455.296.000,00

2

Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

69.290.500,00

3

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

25.666.000,00

7

Sosialisasi Program Pengendalian Grativikasi (PPG)

51.912.000,00

8

Sosialisasi Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan Pengaduan Masyarakat

135.296.000,00

9

Sosialisasi Wistle Blowing System (WBS) dan Penanganan Benturan Kepentingan

92.566.500,00

10

Pengadaan dan Pengembangan Website

50.000.000,00

11

Pelaksanaan Pengembangan Zona Integritas

30.565.000,00

 

 

 

49

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar

15.000.000,00

2

Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Daerah

15.000.000,00

 

  • Sarana dan Prasarana.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat Kabupaten Landak adalah :

  • Gedung kantor Inspektorat Kabupaten Landak, terletak di Lantai 3 Kantor Bupati Landak Jalan Ngabang – Pontianan Km. 3 Ngabang dengan kondisi yang baik namun masih belum memadai karena keterbatasan jumlah ruangan.
  • Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Inspektorat Kabupaten Landak telah memiliki jaringan komunikasi dengan pesawat telepon/Faximile nomor (0563) 2022623.
  • Selain alat komunikasi tersebut Inspektorat Kabupaten Landak  jaringan internet sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi bagi yang membutuhkan.
  • Untuk menunjang pelaksanaan program reformasi birokrasi, pada tahun anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Landak juga telah membuat website untuk menyediakan informasi tentang Inspektorat dan juga untuk menampung pengaduan masyarakat baik berupa gratifikasi maupun yang bersifat kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
  • Untuk menujang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersedia Komputer PC sejumlah 6 unit dengan kondisi baik.
  • Kendaraan yang tersedia yaitu kendaraan roda dua sejumlah 12 unit dengan kondisi dapat dipergunakan.

 

B.      Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LAKIP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Inspektorat Kabupaten Landak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Inspektorat  Kabupaten Landak mencakup hal-hal sebagai berikut :

  • Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2015. Pada dasarnya capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2015.
  • Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Inspektorat  Kabupaten Landak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C.    Sistematika Lakip

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD/DPA Tahun Anggaran 2015 dan program/kegiatan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Landak yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat  Kabupaten Landak selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Pedoman penyusunan LAKIP dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010, maka alur pikir penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Landak secara skematis dapat disajikan sebagai berikut adalah :

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi

Inspektorat  Kabupaten Landak  sesuai tugas pokok dan fungsinya telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun  2012 - 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (performance Plan) Tahun 2015.

 

 

A.    RENCANA STRATEGIS PERIODE 2012 - 2016

1. Visi dan Misi

1) Visi

a. Pernyataan Visi

 

 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Inspektorat  Kabupaten Landak akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat  Kabupaten Landak secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dalam arti mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan ancaman. Selain itu perubahan tersebut berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (out come).

Bertolak dari pemikiran tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Landak sebagai berikut :

 

”TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN YANG BERKARAKTER, CERDAS, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”

 

 

b. Penjelasan Makna Visi

 

 

 

Visi ini mengandung beberapa komponen pokok, yaitu :

  1. Berkarakter

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak tidak mengesampingkan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal seperti adat-istiadat, tata krama dan tradisi menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Landak.

  1. Cerdas

Berkemampuan untuk belajar memahami, memutuskan serta beropini dalam pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku.

  1. Maju

Hasil dari proses pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

  1. Berdaya Saing

Keunggulan (advantages) sumber daya manusia khususnya aparatur pengawas di Kabupaten Landak dalam bidang pengawasan. Dengan keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

Pernyataan visi di atas mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan visi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Inspektorat Kabupaten Landak untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

 

2) Misi

 

a. Pernyataan Misi

 

 

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat  Kabupaten Landak. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Landak dan mengetahui peran dan program kerjanya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Proses perumusan Misi Organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Adapun yang menjadi misi Inspektorat  Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang handal
  2. Meningkatkan Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun Pemeriksaan Eksternal (BPK RI)
  3. Meningkatkan koordinasi pengawasan baik internal maupun eksternal
  4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas
  5. Meningkatkan kepatuhan/ketaatan obyek pemeriksaan pada peraturan perundang-undangan.
  6. Meningkatkan penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terselenggaranya otonomi daerah serta meningkatnya sinergi pengawasan sehingga tidak timbul tumpang tindih pengawasan dengan instansi lain.

 

b. Penjelasan Makna Misi

 

 

Misi ini mengandung makna :

Bahwa dengan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan diharapkan bahwa tugas-tugas pengawasan berjalan dengan lancar, optimal dan obyektif. Aparat pengawasan harus memiliki ketrampilan, keahlian dan kecermatan tertentu, disamping itu juga harus memiliki disiplin, proaktif dan responsif, sehingga dalam menyelesaikan tugasnya berhasil dengan memuaskan, bertanggung jawab dan tepat waktu. Serta dengan meningkatnya sistem pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka akan menciptakan aparatur yang bersih, sehingga penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan berjalan dengan baik dan akuntable. Meningkatnya sistem pangawasan dilakukan dengan meningkatnya kinerja pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan kebenaran laporan/pengaduan, tindak lanjut, evaluasi dan pelaporan.

 

  • Tujuan dan Sasaran Strategis

 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat  Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan  untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

 

Karateristik tujuan dapat  diartikan sebagai berikut :

a.   Idealistik.

Mengandung  nilai-nilai  keluhuran  dan  keinginan  kuat    untuk  menjadi baik dan berhasil.

b.  Jangkauan ke depan

Dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

c.    Abstrak.

Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.

 

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat  Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

 

Misi pertama :

 

"Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawas yang handal"

 

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

 

 

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas

Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan

 

 

Misi Kedua :

 

"Meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan internal maupun Pemeriksaan eksternal (BPK RI)"

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK RI)

 

Misi Ketiga :

 

"Meningkatkan koordinasi pengawasan baik internal maupun eksternal"

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Koordinasi Pengawasan yang selaras sehingga tidak adanya tumpang tindih pengawasan

Melaksanakan pengawasan sesuai Rapat Koordinasi Pengawasan dan kewenangan masing-masing APIP dan Pemeriksa Eksternal

 

Misi Keempat :

 

"Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung LHP yang berkualitas"

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas

Penggunaan sarana dan prasarana pengawasan

 

Misi Kelima :

 

"Meningkatkan kepatuhan/ketaatan Obyek Pemeriksaan pada Peraturan Perundang-undangan"

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 

Menyajikan Laporan kegiatan pengawasan

 

Misi Keenam :

 

"Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat"

 

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah :

 

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Penegakan Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menyelesaian Penanganan Kasus

 

 

B.    PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2015, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3

Penetapan Kinerja Tahun 2015

 

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Program

Kegiatan

Anggaran (Rp)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pengawasan

Tingkat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

20 (dua puluh) orang

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan  formal

      280.874.000

 

Tingkat sosialisasi peraturan perundang-undangan

10 (sepuluh) orang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

        31.305.000

 

 

 

Tingkat pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan

20 (dua puluh) orang

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

        56.244.000

 

 

 

Tersedianya aparatur pengawasan yang mengikuti diklat JFA dan JFP2UPD

3 (tiga) Orang

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

        22.764.000

 

Tingkat pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

8 (delapan) Orang

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

      144.792.000

 

Tingkat orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas ke luar daerah.

5 (lima) Orang

Orientasi kerja/ pengembangan wawasan aparatur pengawas ke luar daerah

        55.626.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Meningkatnya fasilitas pendukung kelancaran tugas aparatur pengawasan.

Tersedianya jasa surat menyurat

12(dua belas) Bulan

Pelayanan Administrasi  Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

          4.500.000

 

Tingkat ketepatan pembayaran rekening

100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

          6.000.000

 

Tingat ketetapan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

100%

Penyediaan  jasa pmelihraan dan perijinan kendaraan dinas/ Operasionl

          3.900.000

 

Tersediannya alat tulis kantor.

12(dua belas) Bulan

Penyediaan alat tulis kantor

        20.211.000

 

 
 

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

12(dua belas) Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

        12.202.500

 

 
 

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 (dua belas) Bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

        17.880.000

 

 
 

Tersedianya makanan dan minuman kantor.

12 (dua belas) Bulan

Penyediaan makanan dan minuman

        12.355.000

 

 
 

Presentase tingkat kerja sama dengan APIP.

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

      251.720.000

 

Presentase tingkat kerja sama dengan APIP

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

        64.640.000

 

Tersedianya jasa penunjang operasional untuk kelancaran tugas

1 (satu) Paket

Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan

        63.735.000

 

Tersedianya Komputer

1 (satu) Unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer

          7.000.000

 

 

 

 

Terpeliharanya mobil jabatan

12 (dua belas) Bulan

 

Pemeliharaan Rutin/Berkal mobil Jabatan

      110.340.000

 

 

 

 

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 (dua belas) Bulan

 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional

        99.318.000

 

 

 

 

Terpeliharanya computer/printer

100%

 

Pemeliharaan computer/printer

          2.600.000

 

Terlaksananya peringatan hari-hari besar daerah

1 (satu) Paket

Penyelenggaraan Hari-hari Besar

Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar daerah

      15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan/peraturan yang berlaku

Terlaksananya laporan LP2P

1 (satu) Paket 

 

 

 

 

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

     72.620.000

 

Laporan hasil pengawasan (PKPT) Reguler

48 (empat puluh delapan) Orbrik

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala.

1.269.471.000

 

Tingkat penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

5 (lima) Orbrik

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

     55.330.000

 

Tingkat penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya

5 (lima) Orbrik

Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya

   185.190.000

 

Jumlah tindaklanjut atas temuan hasil pengawasan

100%

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

   430.221.000

 

 

Jumlah koordinasi pengawasan

1 (satu) Paket

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip

     85.096.000

 

 
 

Pembahasan berkala hasil pengawasan

1 (satu) Paket

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

     81.375.952

 

 
 

Tersedianyan laporan  pelaksanaan satgas SPIP

1 (satu) Laporan

Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

     21.861.000

 

 
 

Tingkat prosentase penyelesaian kerugian daerah

10 (sepuluh) Kerugian daerah

Penyelesaian Kerugian Daerah

     22.469.000

 

LAKIP SKPD yang telah dievaluasi

6 (enam) LAKIP

Evaluasi LAKIP SKPD

      5.845.000

 

Terlaksananya reviu LKPD

1 (satu) Laporan

Reviu LKPD

       6.470.000

 

Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Penyusunan SPIP SKPD

1 (satu) Kali

Sosialisasi/Bimtek Penyusunan SPIP SKPD

     68.157.500

 

Terlaksananya Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 (satu) Laporan

Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

     26.955.000

 

Terlaksananya Evaluasi program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan

1 (satu) Laporan

Evaluasi program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan

     31.786.000

 

RKA SKPD yang direviu

10 (sepuluh) SKPD

Reviu RKA SKPD

     23.805.000

 

Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1 (satu) Kali

Program Reformasi Birokrasi

Bimtek pelaksanaan reformasi birokrasi

     69.290.500

 

 

 

 

Terlaksananya Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

1 (satu) Laporan

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

     25.666.000

 

 

Terlaksananya Sosialisasi program pengendalian gratifikasi (PPG)

1 (satu) Kali

Sosialisasi program pengendalian gratifikasi (PPG)

     51.912.000

 

 

Terlaksananya Sosialisasi unit pengnendalian gratifikasi (UPG) dan Pengaduan masyarakat

1 (satu) Kali

Sosialisasi unit pengnendalian gratifikasi (UPG) dan Pengaduan masyarakat

   135.296.000

 

 

Terlaksananya Sosialisasi WBS dan Penanganan benturan kepentingan

1 (satu) Kali

Sosialisasi WBS dan Penanganan benturan kepentingan

     92.566.500

 

 

Tersedianya Website Inspektorat

1 (satu) Paket

Pengadaan dan Pengembangan Website

     50.000.000

 

 

Terlaksananya pembangunan zona integritas

1 (satu) Laporan

 

Pelaksanaan pembangunan zona integritas

     30.565.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    CAPAIAN  INDIKATOR  KINERJA

Dalam mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2015, ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

  1. Inputs (masukan)
  2. Outputs (keluaran)
  3. Outcomes (hasil)
  4. Benefits (manfaat)
  5. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2015 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Landak. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2015.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Inspektorat  Kabupaten Landak dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan Tahun 2015 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes  (pengukuran kinerja tersebut disajikan pada formulir-PKK). Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2015.

Pencapaian kinerja Inspektorat  Kabupaten Landak dalam Tahun 2015 merupakan kemampuan pengawasan secara komprehensif.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

  1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
  2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

 

Dalam metode pengambilan kesimpulan, nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

 

  • 85 ≤ X < 100         :  Sangat Berhasil
  • 70 ≤ X < 85          :  Berhasil
  • 55 ≤ X < 70          :  Cukup Berhasil
  • X < 55                    :  Tidak Berhasil

 

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Tertimbang Nilai Kelompok”.

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dikategorikan berdasarkan skala ordinal, kemudian masing-masing capaian tersebut dinilai berdasarkan Nilai Kelompok yaitu Sangat Berhasil sebesar 92,50; Berhasil sebesar 77,50; Cukup Berhasil sebesar 62,50; dan Tidak Berhasil sebesar 27,50. Jumlah total seluruh nilai kelompok indikator tersebut, kemudian dibagi dengan  jumlah indikator yang ada.

Nilai hasil pembagian tersebut merupakan hasil akhir dari sasaran yang bersangkutan dan dikategorikan kembali berdasarkan Skala Ordinal yang ada.

Berdasarkan pengukuran skala ordinal dan formulir pengukuran pencapaian sasaran dengan skala prioritas tertimbang maka capaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Landak dalam Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 

No

Sasaran

TINGKAT CAPAIAN SASARAN

Keterangan

SB

B

CB

TB

1.

Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan

SB

-

-

-

91,84 %

2.

Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal maupun eksternal (BPK RI)

-

 

B

 

-

 

-

 

79,40%

3.

Melaksanakan pengawasan sesuai Rapat Koordinasi Pengawasan dan kewenangan masing-masing APIP dan Pemeriksa Eksternal (BPK RI)

SB

 

-

 

-

-

90,99%

4.

Penggunaan sarana dan prasarana pengawasan

-

B

-

-

78,38%

5.

Menyajikan Laporan kegiatan pengawasan

-

B

-

-

74,45%

6.

Menyelesaikan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

-

B

-

-

82,85%

 

SB = Sangat Berhasil  B = Berhasil   CB = Cukup Berhasil  TB = Tidak Berhasil

 

 

B.     EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN IKU

 

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian Kinerja Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Landak dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran yang ingin dicapai terdapat 2 (dua) tingkat pencapaian sasaran dinyatakan Sangat Berhasil dan 4 (empat) tingkat pencapaian sasaran dinyatakan Berhasil.

Penjelasan rinci  nilai capaian kinerja masing- masing sasaran adalah sebagai berikut :

 

Sasaran      

     1

 

Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawas

 

Sasaran strategis tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan misi Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawas yang handal. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui strategi berupa 2 (dua) program yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dijabarkan lebih operasional pada 6 (enam) kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal, Sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan,  Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas ke luar daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp591.605.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp543.341.700,00 atau 91,84%.

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

1.

  1. Tingkat tersedianya aparatur pengawas JFA dan Jabatan P2UPD
  2. Tingkat pemahaman  peraturan perundang-undangan
  3. Tingkat pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan
  4. Tingkat pengembangan tenaga  pemeriksa dan aparatur pengawasan.
  5.  Tingkat pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntablitas kinerja
  6. Tingkat orientasi kerja/ pengembangan wawasan aparatur Pengawas ke Luar Daerah

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

 

%

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

 

 

 

94,44

 

 

99,92

 

 

96,95

 

 

91,50

 

 

96,57

 

 

 

56,87

 

 

 

 

94.44

 

 

99,92

 

 

96,95

 

 

91,50

 

 

96,57

 

 

 

56,87

 

 

 

 

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan  Sangat Berhasil.

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat dan ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada tahun anggaran 2015 sebanyak 1 (satu) orang, dengan demikian hingga tahun 2015  jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Landak yang telah bersertifikasi sebagai Auditor/lulus ujian setifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah berjumlah 12 (sebelas) orang dengan rincian 7 (enam) orang melalui jalur reguler dan 5 (lima) orang melalui jalur perlakuan khusus.

Selain diklat/ujian Jabatan Fungsional Auditor, seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Landak telah mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undang sebagai berikut :

 

No

Nama Diklat/Bimtek

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

1.

Diklat Manajemen Pengawasan (APIP) di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor

3 (tiga) orang

2.

Bimbingan Teknis Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagi Pejabat P2UPD dan Auditor di Jakarta

5 (lima) orang

3.

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015 di Inspektorat Provinsi KalBar

3 (tiga) orang

4.

Diklat Audit Kinerja Pemda di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

2 (dua) orang

5.

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di PSEKP UGM Yogyakarta

5 (lima) orang

6.

Diklat Reviu RKA SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2015 di Jakarta

4 (empat) orang

7.

Diklat Audit Investigatif di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

3 (tiga) orang

8.

Bimtek Penyelesaian/Tidak Lanjut Kerugian Negara/Daerah dan Antisipasi Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Hasil Temuan Audit oleh BPK di Yogyakarta

2 (dua) orang

9.

Bimtek Pelaksanaan Reviu atas LKPD Akrual oleh Inspektorat di Yogyakarta

4 (empat) orang

10.

Diklat Audit Tingkat Lanjutan di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

2 (dua) orang

11.

Diklat Audit Barang Milik Daerah di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

1 (satu) orang

12.

Diklat Audit Tingkat Dasar di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

3 (tiga) orang

13.

Diklat Audit Berbasis Resiko di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

1 (satu) orang

14.

Diklat Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor

1 (satu) orang

 

 Selain Diklat dan Bimtek tersebut diatas diikuti pula sosialisasi-sosialisasi dan workshop-workshop. Semakin banyak pegawai yang mengikuti diklat, bimtek maupun sosialisasi-sosialisasi maka diharapkan dapat tersedia aparatur pengawas yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang pengawasan dengan lebih baik.

 

 

Sasaran      

     2    

 

Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Internal maupun eksternal (BPK RI).

 

Sasaran strategis  tersebut adalah dalam rangka mencapai  tujuan Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK RI) dalam rangka untuk mewujudkan misi kedua yaitu Meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan internal maupun Pemeriksaan eksternal (BPK RI). Sasaran strategis tersebut dicapai melalui strategi berupa 1 (satu) program yaitu Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang dijabarkan lebih operasional dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

 Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp511.596.952,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp406.196.000,00 atau 79,40%.

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2.

  1. Jumlah tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan/ pemeriksaan
  2. Pembahasan berkala hasil pengawasan

%

 

 

%

 

100,00

 

 

100,00

 

81,96

 

 

65,86

81,96

 

 

65,86

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil.

Tingkat capaian indikator sasaran Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK RI) menunjukkan capaian sebesar 79,40 % atau dikatagorikan Berhasil.

Salah satu bentuk keberhasilan ini adalah telah dengan ditindaklanjutinya hampir seluruh rekomendasi pemeriksaan/audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK RI yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Jumlah rekomendasi BPK RI hingga tahun 2015 adalah 480 rekomendasi dan dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan status tindaklanjut sebanyak 428 telah sesuai rekomendasi dan sebanyak 52 belum sesuai rekomendasi. Selain itu tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan baik BPKP, IRJEN, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Kabupaten Landak, juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut karena didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan kebutuhan dana sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

Adapun realisasi dari evaluasi berkala temuan pengawasan yang hanya 65,86 % disebabkan karena evaluasi berkala temuan pengawasan tingkat provinsi yang semula tahun 2014 dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun namun pada tahun 2015 hanya dilaksanakan 2 (dua) kali oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, selain itu evaluasi berkala temuan pengawasan tingkat regional yang semula direncanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di daerah yaitu Provinsi Papua Barat namun pada tahun 2015 dilaksanakan secara terpusat di Jakarta.

 

 

Sasaran      

     3

 

Melaksanakan pengawasan sesuai Rapat Koordinasi Pengawasan dan kewenangan masing-masing APIP dan Pemeriksaan Eksternal.

 

Sasaran strategis tersebut dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Koordinasi Pengawasan yang selaras sehingga tidak adanya tumpang tindih pengawasan untuk mewujudkan misi Meningkatkan koordinasi pengawasan baik internal maupun eksternal. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui strategi berupa 1 (satu) program yaitu Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH,  yang dijabarkan lebih operasional dengan kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp85.096.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.431.000,00 atau 90,99 %.

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

3.

  1. Jumlah koordinasi pengawasan

 

%

 

 

100,00

 

 

90,99

 

 

90,99

 

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Koordinasi pengawasan dilakukan terutama kepada sesama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar tidak terjadi tumpangtindih pemeriksaan antara Inspektorat Kabupaten Landak dengan APIP lainnya.

Tingkat capaian indikator, meningkatnya jumlah koordinasi pemeriksaan menunjukkan capaian sebesar 90,99 % (Sangat Berhasil).

 

Sasaran      

     4

 

Penggunaan Sarana dan prasarana pengawasan.

 

Sasaran strategis tersebut dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas untuk mewujudkan misi Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung LHP yang berkualitas. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui strategi berupa 2 (dua) program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan lebih operasional dengan 15 (lima belas) kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan,  penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan, pengadaan komputer, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan Pengadaan dan Pengembangan website.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp726.401.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp569.348.437,00 atau 78,38%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

4.

  1. Ketersediaan jasa surat menyurat
  2. Ketersediaan jasa   komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Ketersediaan alat tulis kantor
  5. Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  7. Ketersediaan makanan & minuman
  8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  10. Ketersediaan jasa penunjang operasional kegiatan
  11. Ketersediaan Komputer
  12. Ketersediaan Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
  13. Ketersediaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
  14. Ketersediaan pemeliharaan rutin/ berkala komputer
  15. Pengadaan dan Pengembangan wesite

%

 

%

 

 

%

 

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

 

%

 

 

%

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

91,50

 

 

57,10

 

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

67,41

 

95,67

 

 

22,87

 

 

98,74

 

 

100,00

 

90,90

 

 

20,31

 

 

 

100,00

 

 

99,83

100,00

 

91,50

 

 

57,10

 

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

67,41

 

95,67

 

 

22,87

 

 

98,74

 

 

100,00

 

90,90

 

 

20,31

 

 

 

100,00

 

 

99,83

 

 

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan Berhasil.

Tingkat capaian indikator terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pengawasan menunjukkan capaian sebesar 78,38 % (Berhasil), dengan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pengawasan maka sangat mendukung terlaksananya tugas-tugas pengawasan yang ada di Inspektorat Kabupaten Landak. Salah satu tugas yang capaiannya maningkat adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT) yang pada tahun 2015 mencapai 48 SKPD/obrik dari tahun sebelumnya hanya 36 SKPD/obrik. Jumlah 48 SKPD/obrik yang diperiksa terdiri dari 16 SKPD dan 32 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Landak dari semula tahun 2014 hanya 12 SKPD dan 24 Desa.

 

 

Sasaran      

     5

 

Menyajikan Laporan kegiatan pengawasan.

 

Sasaran stratejik tersebut dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk mewujudkan misi Meningkatkan kepatuhan/ketaatan Obyek Pemeriksaan pada Peraturan Perundang-undangan. Sasaran stratejik tersebut dicapai melalui strategi berupa 3 (tiga) program yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Reformasi Birokrasi yang dijabarkan lebih operasional dengan 14 (empat belas) kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Pelaksanaan satgas SPIP, Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, Reviu LKPD, Sosialisasi/bimtek penyusunan SPIP SKPD, Reviu atas Laporan kinerja instansi pemerintah, Evaluasi program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan, Reviu RKA SKPD, Bimtek pelaksanaan reformasi birokrasi, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Sosialisasi program pengendalian gratifikasi (PPG), Sosialisasi unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan pengaduan masyarakat, Sosialisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan dan Pelaksanaan pengembangan zona integritas.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp662.795.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp493.426.600,00 atau 74,45 %.

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

5.

  1. Tersedianya laporan LP2P
  2. Tersedianya Laporan pelaksanaan Satgas SPIP
  3. LAKIP SKPD yang dievaluasi
  4. Tersedianya Laporan Review LKPD
  5. Terlaksananya Sosialisasi/ Bimtek Penyusunan SPIP SKPD
  6. Tersedianya Laporan Reviu LAKIP
  7. Tersedianya Laporan Evaluasi Program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan
  8. RKA SKPD yang direviu
  9. Terlaksananya Bimtek pelaksanaan reformasi birokrasi.
  10. Laporan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
  11. Terlaksananya sosialisasi program pengendalian gratifikasi (PPG)
  12. Terlaksananya sosialisasi unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan Pengaduan Masyarakat
  13. Terlaksananya Sosialisasi WBS dan Penanganan Benturan kepentingan
  14. Laporan Pelaksanaan pembangunan zona integritas

%

%

 

%

 

%

 

%

 

 

%

 

%

 

 

 

 

 

%

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

 

%

 

 

%

 

100,00

100,00

 

100,00

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

 

100,00

 

99,00

87,07

 

100,00

 

100,00

 

90,70

 

 

46,58

 

62,50

 

 

 

 

 

37,41

88,41

 

 

65,96

 

 

86,21

 

 

47,00

 

 

 

77,02

 

 

95,58

99,00

87,07

 

100,00

 

100,00

 

90,70

 

 

46,58

 

62,50

 

 

 

 

 

37,41

88,41

 

 

65,96

 

 

86,21

 

 

47,00

 

 

 

77,02

 

 

95,58

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan Berhasil.

Tingkat capaian indikator terpenuhinya laporan kegiatan pengawasan menunjukkan capaian sebesar 74,45 % (Berhasil).

 

Sasaran      

     6

 

Menyelesaikan Penanganan Kasus.

 

Sasaran strategis tersebut dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Penegakan Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan misi Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui strategi berupa 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang dijabarkan lebih operasional melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT), Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya dan Penyelesaian kerugian daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dana dalam APBD Tahun  2015 sebesar Rp1.532.460.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.269.633.000,00 atau 82,85%.

 

Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

6.

  1. Terlaksananya PKPT
  2. Tertanganinya kasus pada Pemda dan penanganan kasus disiplin PNS
  3. Terselesaikannya kasus pengaduan
  4. Penanganan kerugian daerah

 

%

%

%

 

%

 

 

100,00

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

 

92,43

5,96

 

 

38,08

 

99,96

 

 

92,43

5,96

 

 

38,08

 

99,96

 

 

 

Dilihat dari capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan Berhasil.

Tingkat capaian indikator terpenuhinya akuntabilitas pengawasan menunjukkan capaian sebesar 82,85 % (Berhasil).

Table. 4

Data Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Landak

  Tahun Anggaran  2015

 

No

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

1

Bidang Pemeriksaan

Wilayah

4

4

2

Jumlah Obrik yg akan diperiksa

Obrik

48

48

3

Jumlah Laporan

LHP

48

48

4

Jumlah Temuan

Temuan

-

474

5

Jumlah Rekomendasi

Rekom.

-

568

6

Jumlah Pemeriksaan Kasus

Obyek

10

3

6

Status Tindak Lanjut

 

 

 

 

  • Sudah

Rekom.

568

132

 

  • Dalam Proses

Rekom.

-

225

 

  • Belum

Rekom.

-

211

         Sumber data : Sekretariat Inspektorat Kab. Landak 2015

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan  Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebanyak 48 obyek pemeriksaan dengan rincian 16 SKPD dan 32 Desa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 36 obyek pemeriksaan. Pada pemeriksaan 48 obyek pemeriksaan jumlah temuan sebanyak 474 temuan dengan 568 rekomendasi dengan katagori yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 132, dalam proses sebanyak 225, dan belum ditindak lanjuti masih sebanyak 211 rekomendasi. Dari hasil Pemeriksaan pada tahun 2015 dapat diselamatkan/ditarik uang kerugian negara/daerah sebesar Rp

Untuk meningkatkan jumlah tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan Inspaktorat Kabupaten Landak maka di tahun anggaran 2016 mendatang direncanakan untuk melaksanakan gelar pengawasan tingkat kabupaten.

Pemeriksaan kasus pada tahun 2015 baik pengaduan dilingkungan pemerintah daerah maupun kasus pada pemerintah dibawahnya berjumlah 3 kasus dari rencana 10 kasus, hal ini disebabkan pemeriksaan kasus untuk PNS telah dilaksanakan oleh Tim BKPP sedangkan untuk pemeriksaan kasus di desa turun drastis yang salah satu sebabnya karena desa telah menjadi obyek pemeriksaan reguler oleh Inspektorat.

 C.    AKUNTABILITAS KEUANGAN

 

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Inspektorat  Kabupaten Landak  Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari APBD berupa DPA perubahan Inspektorat tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Landak

Tahun 2015

 

URAIAN

TAHUN 2015

BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

1.

BELANJA OPERASI

 

 

 

 

 

Belanja Pegawai

1.432.575.961,00

1.410.827.655,00

98,48

 

 

Belanja Barang

3.884.354.952,00

3.175.986.237,00

81,76

 

 

Jumlah Belanja Operasi

5.316.930.913,00

4.586.813.892,00

86,27

 

 

 

 

 

 

2.

BELANJA MODAL

 

 

 

 

 

Belanja Tanah

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer

32.000.000,00

31.942.500,00

99,82

 

 

Belanja Gedung dan Bangunan

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Aset Tetap lainnya

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Aset lainnya

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

0,00

 

 

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

0,00

 

 

Jumlah Belanja Modal

32.000.000,00

31.942.500,00

99,82

 

 

Surplus/(Defisit)

(5.348.930.913,00)

(4.618.756.392,00)

86,35

 

 

Adapun secara terperinci dapat dilihat sesuai program dan kegiatan masing-masing sebagai berikut :

 

No

PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI FISIK (%)

1

2

3

4

5

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan meliputi :

457.143.500,00

389.366.500,00

85,17

 

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

4.500.000,00

4.500.000,00

100,00

 

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.000.000,00

5.489.700,00

91,50

 

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

3.900.000,00

2.226.800,00

57,10

 

4.

Penyediaan alat tulis kantor

20.211.000,00

20.211.000,00

100,00

 

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.202.500,00

12.202.500,00

100,00

 

6.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17.880.000,00

17.880.000,00

100,00

 

7.

Penyediaan makanan dan minuman

12.355.000,00

8.328.000,00

67,41

 

8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

251.720.000,00

240.813.500,00

95,67

 

9.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

64.640.000,00

14.780.000,00

22,87

 

10.

Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan

63.735.000,00

62.935.000,00

98,74

 

 

 

 

 

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan meliputi ;

219.258.000,00

130.069.437,00

59,32

 

1.

Pengadaan Komputer

7.000.000,00

7.000.000,00

100,00

 

2.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

110.340.000,00

100.300.137,00

90,90

 

3.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

99.318.000,00

20.169.300,00

20,31

 

4.

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer

2.600.000,00

2.600.000,00

100,00

 

 

 

 

 

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan meliputi :

368.423.000,00

351.056.300,00

95,29

 

1.

Pendidikan dan pelatihan formal

280.874.000,00

265.249.500,00

94,44

 

2.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

31.305.000,00

31.280.500,00

99,92

 

3.

Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan

56.244.000,00

54.526.300,00

96,95

 

 

 

 

 

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan meliputi ;

72.620.000,00

71.892.000,00

99,00

 

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

72.620.000,00

71.892.000,00

99,00

V.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan meliputi :

2.314.032.452,00

1.887.756.400,00

81,58

 

1.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT)

1.269.471.000,00

1.173.348.000,00

92,43

 

2.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

55.330.000,00

3.300.000,00

5,96

 

3.

Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya

185.190.000,00

70.524.000,00

38,08

 

4.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

430.221.000,00

352.604.000,00

81,96

 

5.

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

85.096.000,00

77.431.000,00

90,99

 

6.

Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan

81.375.952,00

53.592.000,00

65,86

 

7.

Pelaksanaan Satgas SPIP

21.861.000,00

19.034.000,00

87,07

 

8.

Penyelesaian Kerugian Daerah

22.469.000,00

22.461.000,00

99,96

 

9.

Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD

5.845.000,00

5.845.000,00

100,00

 

10.

Reviu LKPD

6.470.000,00

6.470.000,00

100,00

 

11.

Sosialisasi/Bimtek Penyusunan SPIP SKPD

68.157.500,00

61.821.400,00

90,70

 

12.

Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

26.955.000,00

12.555.000,00

46,58

 

13.

Evaluasi program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan

31.786.000,00

19.866.000,00

62,50

 

14.

Reviu RKA SKPD

23.805.000,00

8.905.000,00

37,41

 

 

 

 

 

VI.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan , dengan kegiatan meliputi :

223.182.000,00

192.285.400,00

86,16

 

1.

Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

22.764.000,00

20.830.000,00

91,50

 

2.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

144.792.000,00

139.822.400,00

96,57

 

3.

Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur pengawas ke luar daerah

55.626.000,00

31.633.000,00

56,87

 

 

 

 

 

VII.

Program Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan meliputi :

455.296.000,00

336.950.700,00

74,01

 

1.

Bimtek pelaksanaan reformasi birokrasi

69.290.500,00

61.262.200,00

88,41

 

2.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

25.666.000,00

16.930.000,00

65,96

 

3.

Sosialisasi program pengendalian gratifikasi (PPG)

51.912.000,00

44.751.000,00

86,21

 

4.

Sosialisasi unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan pengaduan masyarakat

135.296.000,00

63.588.000,00

47,00

 

5.

Sosialisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan

92.566.500,00

71.292.500,00

77,02

 

6.

Pengadaan dan pengembangan website

50.000.000,00

49.912.500,00

99,83

 

7.

Pelaksanaan pembangunan zona integritas

   30.565.000,00

   29.214.500,00

95,58

 

 

 

 

 

 

VIII.

Program Penyelenggaraan hari-hari besar

   15.000.000,00

   14.902.000,00

99,35

 

1.

Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar daerah

   15.000.000,00

   14.902.000,00

99,35

 

 

 

 

 

 

JUMLAH (total seluruhnya)

4.124.954.952,00

3.374.278.737,00

81,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Simpulan

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Landak disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada Tahun Anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Landak telah melaksanakan 8 (delapan) program yang meliputi 43 (empat puluh tiga) kegiatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

 Sehubungan dengan hal tersebut, untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.124.954.952,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan sebesar Rp3.374.278.737,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau direalisasikan sebesar 81,80 %.

Capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2015 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan, sebanyak 2 (dua) sasaran dikategorikan sangat berhasil dan 4 (empat) sasaran dikategorikan berhasil dimana dalam skala ordinal dapat disajikan  sebagai berikut :

 

No

Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal

Jumlah Sasaran

1

2

3

4

Sangat Berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Tidak Berhasil

2 (dua)

 4 (empat)

            -

            -

 

Jumlah

    6 (enam)

 

 

Hambatan-hambatan yang dihadapi

 

    

Belum optimalnya capaian kinerja yang telah dihasilkan dari yang diinginkan karena masih adanya beberapa kendala/hambatan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi diantaranya :

  1. Masih terbatasnya alokasi dana Inspektorat Kabupaten Landak pada setiap program dan kegiatan.
  2. Kondisi sarana transportasi berupa kendaraan bermotor roda dua yang kurang memadai (kondisi sudah tua) terutama untuk kegiatan pengawasan/pemeriksaan ke desa-desa dan cek fisik ke lapangan
  3. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada dibandingkan volume kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Landak.
  4. Kurangnya kesadaran dari obrik untuk memperbaiki kelemahan yang menjadi temuan hasil pemeriksaan.
  5. Belum adanya sanksi yang tegas kepada obyek pemeriksaan yang lalai menindak lanjuti hasil temuan yang dilakukan oleh aparat pengawas.

 

 

 

 

 

 

Upaya- upaya yang akan ditempuh

 

    

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang,  strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :

  1. Diperlukan peningkatan dana pada setiap program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Landak.
  2. Mengusulkan ke BPKAD Kabupaten Landak untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua.
  3. Mengikutsertakan staf dalam Bimtek, Sosialisasi, Diklat Fungsional Auditor maupun Diklat Fungsional P2UPD yang dilaksanakan oleh BPKP, Irjen dan Instansi yang melaksanakan kegiatan tersebut.
  4. Meningkatkan intensitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  5. Terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan hasil pemeriksaan.